SANGATTA – Ribuan warga memadati tiga titik pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kutai Timur (Kutim) untuk mendapatkan paket sembako murah yang disediakan pemerintah. Antrean panjang terlihat sejak pagi, menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar.
GPM yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim ini menjadi bagian dari program nasional pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan pangan. Pemerintah daerah menggandeng Bulog, kepolisian, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan program ini tidak sekadar operasi pasar. “Ini bentuk sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, polisi, Bulog, hingga provinsi bergerak bersama untuk memastikan kebutuhan pokok bisa diakses masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM dipusatkan di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, serta satu titik tambahan dari Dinas Perindagkop Kaltim di depan Kantor Camat Sangatta Selatan. Di Polder Ilham Maulana, Sangatta Utara, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras, 1 ton minyak goreng, dan 1 ton gula pasir. Sementara di Sangatta Selatan, Polres Kutim menyalurkan 7 ton beras secara mobile.
Di titik ketiga, Pemprov Kaltim turut menyalurkan paket sembako serupa secara terpisah. Setiap paket yang dijual seharga Rp102 ribu berisi 5 kilogram beras SPHP, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir—harga yang disebut jauh di bawah pasar.
Noviari menjelaskan, percepatan penyaluran stok pangan ini merupakan respons atas tingginya ketersediaan beras nasional. “Stok melimpah. Laporan terakhir dari Menteri Pertanian menyebut masih ada 1,3 juta ton beras yang harus disalurkan hingga akhir 2025. Pemerintah pusat mendorong percepatan distribusi agar stok tidak menumpuk,” jelasnya.
Walau tidak memiliki kuota khusus, Pemkab Kutim terus mengajukan permintaan pasokan ke Bulog melalui wilayah distribusi Samarinda. Langkah ini disebut penting untuk menjaga stabilitas harga terutama menjelang akhir tahun, periode yang kerap diikuti gangguan distribusi.
Menurut Noviari, inflasi Kutim saat ini berada pada kategori moderat. Intervensi pangan seperti GPM diperlukan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. “Inflasi kita tidak tinggi, tidak rendah, ada di papan tengah. Tapi tanpa intervensi, risiko lonjakan harga bisa muncul, terutama memasuki musim hujan,” ujarnya.
Di luar stabilisasi harga, pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang. Sejumlah program seperti pembukaan sawah baru, peningkatan produksi pertanian, dan penguatan irigasi tengah dipercepat.
Terkait dampaknya terhadap tingkat kemiskinan, Noviari mengakui bahwa penyaluran sembako murah tidak langsung menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat berpendapatan rendah. “Setidaknya mereka tetap bisa mengakses pangan berkualitas di tengah tekanan ekonomi,” ucapnya.
Pemkab Kutim memastikan program serupa akan terus digelar secara berkala melalui kolaborasi pusat, provinsi, hingga sektor swasta. Pemerintah menargetkan stabilitas sosial-ekonomi dapat terjaga, terutama bagi kelompok rentan. “Kita ingin pastikan tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Ini bukan sekadar bagi-bagi sembako, tapi menjaga stabilitas bersama,” kata Noviari. (ADV/ProkopimKutim/D)
