SANGATTA – Bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,4 triliun.
Berdasarkan pendapat akhir Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6.408.054.368.859. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam struktur perubahan APBD 2026 untuk menyesuaikan kondisi pelaksanaan anggaran dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, dan kebijakan pembiayaan dengan perkembangan pelaksanaan anggaran,” ujar Ardiansyah.
Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp6.427.054.791.593. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp19 miliar yang ditutup melalui pembiayaan.
Ardiansyah menjelaskan, perubahan APBD tersebut tetap diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pembangunan Kutim. Enam sektor menjadi perhatian, yakni infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan pangan.
“Seluruh proses pembahasan mencerminkan komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama,” katanya.
Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 beserta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi selanjutnya ditindaklanjuti bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.
Pemkab Kutim berharap perubahan APBD tersebut dapat menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah. (ADV/Kominfo/Kutim)
