SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD Kutim menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan sejumlah program prioritas pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pembahasan P-APBD berlangsung dinamis karena harus mencermati berbagai aspek, mulai dari KUA-PPAS hingga angka dan nilai anggaran. Setelah melalui pembahasan bersama, seluruh tahapan akhirnya dapat diselesaikan pada 30 September 2026.
“Yang kita sampaikan di dalam perubahan ini adalah bagaimana kita mencoba menyiapkan ada enam pokok hal terkait dengan yang menjadi prioritas di dalam pembangunan ini,” kata Ardiansyah.
Enam prioritas tersebut mencakup peningkatan infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan pangan.
Ardiansyah menegaskan, penguatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Ia menyebut sektor infrastruktur dan konektivitas, ekonomi hingga pangan menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran.
“Terkait dengan infrastruktur dan konektivitasnya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan pangan, dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan disepakatinya P-APBD 2026, pemerintah daerah kini memiliki waktu terbatas untuk mengoptimalkan pelaksanaan program hingga akhir tahun. Karena itu, koordinasi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran menjadi bagian penting agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai sasaran. (ADV/Kominfo/Kutim)
