SANGATTA – Menyusutnya kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mendorong penguatan kolaborasi dengan perusahaan tambang melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Mahyunadi mengungkapkan, saat visi dan misi pemerintahan disusun, APBD Kutim berada di atas Rp10 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut disebut menyusut menjadi sekitar Rp5 triliun. Kondisi ini menuntut pemerintah mencari peluang pendanaan lain agar program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi.
“Kita saat menyusun APBD kita Rp10 triliun lebih, di saat kita jalani melaksanakan APBD tinggal Rp5 triliun, jadi separuh hilang APBD kita,” ujar Mahyunadi saat menyampaikan pandangannya dalam konsultasi publik pembaruan Rencana Induk PPM PT Ganda Alam Makmur.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan perusahaan dapat menjadi salah satu upaya memperluas manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang. Program PPM diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.
“Kita berpikiran salah satunya adalah program TJSL dari perusahaan yang harus kita kolaborasi dengan pemerintah,” katanya.
Mahyunadi mencontohkan praktik kolaborasi yang telah dikembangkan bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC). Model tersebut dapat menjadi referensi untuk menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mencegah tumpang tindih kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pelaporan agar pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Kutim berharap dukungan perusahaan mampu memperkuat UMKM, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaat sektor pertambangan dapat dirasakan lebih luas dan menjadi bekal bagi pembangunan Kutim dalam jangka panjang.(ADV/Kominfo/Kutim)
