Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum makan bergizi gratis (MBG) beroperasi dan berfungsi di seluruh wilayah Papua pada 17 Agustus 2026.
Prabowo memahami bahwa medan di Papua cukup sulit, sehingga tak mudah untuk membangun SPPG dalam waktu singkat.
Awalnya, Prabowo menerima laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahwa jumlah SPPG di wilayah Papua baru 179. Sedangkan, total penerima manfaat MBG di semua provinsi Papua mencapai 750.000 orang.
“179 (SPPG) Pak, ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat. Kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan dan 28 di Papua Barat Daya,” kata Dadan saat mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dadan menargetkan bahwa pembangunan 2.500 SPPG di Papua rampung pada Maret 2026. Menurut dia, sejumlah investor telah menyampaikan komitmen untuk membangun SPPG di Papua.
“Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih Nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor Pak yang akan membangun di sana,” jelasnya.
Prabowo lantas menargetkan agar operasional 2.500 SPPG dimulai pada 17 Agustus 2026, dengan catatan sudah dapat melayani MBG. Dadan pun menyanggupinya.
“Oke, anda katakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tutur Prabowo.
“You, anda Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” sambungnya.
“Siap Pak Presiden,” ucap Dadan.
Presiden Prabowo Subianto meminta gubernur dan bupati seluruh Papua untuk bertanggung jawab dalam menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
Dia memperingatkan agar dana otsus yang diberikan tak digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri.
“Saya minta benar-benar pada gubernur, para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dia lantas bertanya kepada para kepala daerah apakah dapat berjanji tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan. Kepala daerah kompak menyanggupinya.
“Kok jawabannya kurang. Bisa?” tanya Prabowo.
“Bisa,” jawab para kepala daerah se-Papua bersama-sama.
Prabowo mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dan memiliki gadget. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi ketat penggunaan data otsus.
“Bisa ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan Bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap,” tutur Prabowo.
Adapun dana otsus untuk wilayah Papua sebesar Rp 12,696 triliun untuk tahun 2025. Namun dana otsus wilayah Papua mengalami penurunan menjadi Rp 10 triliun untuk tahun 2026.
“Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak di anggaran tahun 2026 itu sebesar Rp 10 triliun,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kendati begitu, Prabowo berjanji akan menambah dana otsus untuk wilayah Papua menjadi Rp 12 triliun pada 2026. Hanya saja, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
“Sudah dicairkan ke daerah-daerah? Para gubernur sudah? Oke tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya,” pungkas Prabowo disambut tepuk tangan para kepala daerah.
