SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menghadiri rangkaian pertemuan TPID, TP2DD, dan rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis di Samarinda. Forum yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik harus menjadi prioritas serius seluruh pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy menyampaikan bahwa digitalisasi tidak lagi cukup sekadar masuk tahap transformasi 2.0. Ia mendorong seluruh kepala daerah melakukan lompatan besar menuju transformasi 5.0 yang menekankan layanan publik berbasis teknologi yang terukur, terdokumentasi, dan dapat diaudit.
“Kita ingin setiap pelayanan digital menjadi standar mutu. Bukan hanya ada, tetapi betul-betul mempermudah masyarakat,” ujar Rudy Mas’ud.
Mahyunadi menyampaikan bahwa Kutai Timur siap bergerak lebih cepat dalam memperluas penggunaan kanal digital untuk pembayaran, pelayanan data, dan proses administrasi. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya isu teknologi, tetapi juga efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik.
Forum ini juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025 bagi kabupaten, kota, dan perusahaan yang dinilai berhasil melindungi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena komitmen perlindungan sosial yang konsisten.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim masih 70,11 persen dan harus dikejar hingga melampaui 90 persen. Ia meminta kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong implementasi jaminan sosial.
Program Makan Bergizi Gratis juga mendapat perhatian khusus. Rudy menyebut bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Kaltim dan harus dikelola melalui sistem yang terintegrasi dengan baik.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menambahkan bahwa perlindungan pekerja rentan harus menjadi bagian dari inovasi daerah, bukan hanya mengikuti arahan pusat.
Melalui kehadiran Mahyunadi, Kutim menunjukkan komitmennya memperkuat digitalisasi, melindungi pekerja rentan, dan menyediakan layanan publik yang semakin responsif.* (ADV/ProkopimKutim/D)
