SANGATTA – Mimpi masyarakat pesisir Kutai Timur untuk memiliki kabupaten sendiri kini makin nyata. Kabupaten baru yang akan dinamai Kutai Pesisir resmi masuk daftar Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) nasional, menandai babak baru perjuangan administratif daerah ini.
Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa pemekaran ini bukan sekadar pembentukan wilayah baru, melainkan langkah strategis menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif dan merata bagi masyarakat pesisir. “Dengan status CDOB, pelayanan publik bisa lebih cepat dijangkau warga, dan pembangunan lebih terfokus pada kebutuhan lokal,” ujarnya.
Usulan pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir mencakup beberapa kecamatan di wilayah timur Kutim, yaitu Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun, Karangan, serta sekitarnya. Kawasan ini kaya potensi, mulai dari perikanan, pertanian, hingga sumber daya alam, tetapi selama ini terhambat jarak jauh dari pusat pemerintahan di Sangatta.
Masuknya Kutai Pesisir ke daftar CDOB diumumkan setelah DPD RI menerima usulan tersebut pada masa reses sidang IV (23 Mei–19 Juni 2025). Dalam pertemuan di Kantor Bupati, Forum Komunikasi Pejuang Daerah Otonomi Baru (FKPDOB) Sangkulirang menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat.
Prof. Juraemi, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Tim Kajian Pemekaran CDOB, menilai ini sebagai momentum bersejarah. “Status CDOB adalah langkah awal menuju pemerintahan yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir,” katanya.
Meski optimisme tinggi, perjuangan masih panjang. Kutai Pesisir kini masuk tahap kajian administratif, teknis, dan kewilayahan di pemerintah pusat. Selain itu, moratorium DOB sejak 2014 harus dicabut agar pemekaran bisa dilanjutkan.
Bagi warga pesisir, status CDOB bukan sekadar istilah administratif. Ini simbol keadilan ruang, pemerataan pembangunan, dan akses layanan publik yang lebih dekat. “Kutai Pesisir bukan lagi mimpi, tapi hak yang diakui negara,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan mata berkaca-kaca. (ADV/ProkopimKutim/D)
