SANGATTA – Pendidikan menjadi pintu pembuka kecerdasaan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam memilih program pendidikan sebagai program prioritas. Upaya Pemkab Kutim menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak lagi sekadar wacana, melainkan telah diwujudkan dalam kerja nyata yang melibatkan berbagai unsur.
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kutim Hj. Siti Robiah menegaskan, ATS bukan sekadar urusan angka di laporan administrasi, melainkan menyangkut masa depan generasi daerah yang berpengaruh pada skala nasional.
Menurutnya, penanganan ATS tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Pemkab Kutim, peran antarinstansi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia mengajak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DIspendukcapil), Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes).
Semua instansi tersebut turut menggandeng TP PKK Pokja II untuk bergerak serempak, sebab lembaga-lembaga itu bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan.
“Anak-anak ini adalah penerus kita. Karena itu, data harus benar-benar akurat agar mereka bisa kembali masuk ke program Cap Jempol dan PKBM di kecamatan maupun desa,” ujarnya.
Bunda Siti Robiah juga mengungkapkan, jumlah ATS di Kutim yang semula mencapai sekitar 13 ribu anak, kini telah menurun menjadi 9.644 anak. Angka yang semakin menurun menunjukkan keseriusan Pemkab Kutim dalam menangani masalah ini.
Upayanya dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan sejak awal tahun. Meski saat ini belum sepenuhnya tuntas, namun tampak kemajuan memberi sinyal positif atas upaya pengentasan ATS yang kian menunjukkan hasil nyata (ADV/ProkopimKutim/D)
