SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir dengan memperbarui sistem peringatan dini dan deteksi bencana melalui teknologi ArcGIS. Upaya ini digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, sebagai bagian dari penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Kutim, Sulastin, menekankan banjir merupakan ancaman bencana yang kerap terjadi di wilayah ini. Kolaborasi lintas instansi dan pembentukan posko siaga menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan mempercepat respons darurat. “Potensi banjir yang tinggi di Kutim mendasari pentingnya kegiatan ini. Tujuannya, menyusun skenario penanggulangan banjir yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Sulastin.
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga agenda utama: sosialisasi dokumen, gladi ruang (table top exercise/TTX), dan gladi posko (command post exercise/CPX). Gladi ruang dan posko bertujuan menguji kesiapan operasional serta koordinasi antarinstansi saat menghadapi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim yang diwakili Ivan Ramdhany menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan tanggap cepat. “Sosialisasi ini sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara jelas dan sistematis,” katanya.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Kutim, Trisno, yang mewakili Bupati, menyoroti kondisi geografis Kutim yang memiliki empat Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga berisiko tinggi terdampak banjir. Ia mengingatkan kembali pengalaman penanganan banjir di Sangatta pada 2022 yang sempat terhambat.
“Persiapan adalah kunci dalam penanganan bencana,” tegas Trisno seraya berharap Dokumen Kontingensi Banjir dapat menjadi pedoman mitigasi bencana yang maksimal, sekaligus memastikan koordinasi efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, banjir dapat diprediksi 24–48 jam sebelumnya dengan alat deteksi yang memadai, termasuk pengukur ketinggian air dan aplikasi ArcGIS, yang memungkinkan mitigasi lebih optimal. (ADV/ProkopimKutim/D)
