SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pelantikan delapan pejabat pimpinan tinggi pratama bukan sekadar pergantian posisi, melainkan dorongan keras agar kinerja pelayanan publik segera meningkat.
Arahan itu disampaikan langsung saat memimpin prosesi pelantikan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, yang berlangsung khidmat dan disaksikan Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.
Rotasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutim Nomor 800.1.3.3/299/BKPSDM-MUT tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi. Ardiansyah menilai dinamika pembangunan membutuhkan pejabat yang responsif, inovatif, dan berani mengambil langkah cepat. “Pelantikan ini adalah perintah untuk tancap gas. Pejabat yang dilantik harus langsung bekerja, tidak menunggu lama. Pelayanan publik harus lebih baik dari sebelumnya,” tegas Ardiansyah.
Dalam sambutannya, Ardiansyah menekankan setiap pejabat yang menempati jabatan baru wajib menunjukkan peningkatan kinerja yang bisa dirasakan masyarakat. Ia menyebut bahwa jabatan struktural bukan ruang untuk rutinitas, melainkan arena untuk melahirkan inovasi.
“Saya ingin pelayanan publik lebih cepat, lebih tertib, dan lebih memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya. Ia juga meminta percepatan koordinasi lintas sektor agar tidak ada program pemerintah yang terhambat.
Pejabat yang dilantik meliputi berbagai sektor strategis, mulai dari perhubungan, lingkungan hidup, ekonomi, hingga penanggulangan bencana. Pemerintah berharap perubahan ini memacu efektivitas pelayanan dasar dan administratif.
Poniso Suryo Renggono kini ditugaskan memimpin Dinas Perhubungan, sementara Joko Suripto digeser menjadi Inspektur Inspektorat Wilayah. Aji Widjaya Effendi dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup, disusul penempatan Noviari Noor sebagai Asisten Ekobang dan Julian Syah sebagai Kepala Brida. Selain itu, Muhammad Idris Syam dan Sulastin menduduki posisi kunci di lingkup Sekretariat Daerah dan BPBD. Bagi Ardiansyah, rotasi ini juga bertujuan menghilangkan potensi stagnasi.
“Pejabat harus bergerak, jangan menunggu masalah membesar baru bekerja. Semua harus proaktif,” katanya.
Pelantikan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas, sebagai bentuk komitmen pejabat untuk menjaga profesionalitas. Ardiansyah menyebut pakta integritas bukan formalitas, tetapi pengingat bahwa birokrasi Kutim harus bersih, cepat, dan efisien. “Kepercayaan masyarakat tidak datang dengan sendirinya. Itu dibangun dari pelayanan yang nyata, bukan janji,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kutim menilai komposisi baru ini akan memperkuat eksekusi program pembangunan di berbagai sektor. Ardiansyah menegaskan bahwa dirinya akan memantau langsung kinerja pejabat dalam beberapa bulan ke depan. “Perubahan harus terlihat. Ini bukan pilihan, ini kewajiban,” tutup Ardiansyah. (ADV/ProkopimKutim/D)
