Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperbarui struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting periode 2025–2028. Pembentukan tim baru ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan intervensi gizi tepat sasaran di seluruh wilayah.
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu.
Rakor tersebut membahas pembentukan Surat Keputusan (SK) TPPS periode 2025–2028, penentuan lokus stunting baru, serta penguatan sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus tetap berjalan setelah masa berlaku SK TPPS sebelumnya berakhir pada Desember 2024, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Pemerintah pusat melalui Kemendukbangga Kaltim telah memberi mandat agar segera dibentuk TPPS baru di daerah. Ini kebutuhan mendesak agar target peningkatan sumber daya manusia unggul bisa tercapai,” kata Junaidi.
Ia menekankan seluruh perangkat daerah wajib berperan aktif dalam TPPS karena penanganan stunting melibatkan lintas sektor. “Tidak ada perangkat daerah yang tidak terlibat. Semua harus ikut andil menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Junaidi juga menyampaikan arahan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS Kutim agar setiap kepala dinas menjadi orang tua asuh bagi minimal tiga anak stunting atau keluarga risiko stunting (KRS) berdasarkan data By Name By Address (BNBA). Pendekatan ini diharapkan membuat intervensi lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya akurasi data penerima Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak usia 0–23 bulan agar bantuan terintegrasi dengan sistem nasional. “Data yang tepat memastikan intervensi gizi tersalurkan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kutim Hj. Irma Aryani memaparkan analisis lokus stunting terbaru. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB, Ani Saida, menjelaskan strategi sosialisasi program Genting.
Rakor dihadiri Ketua BAZNAS Kutim Masnif Sofwan, perwakilan forkopimda, dan jajaran perangkat daerah terkait. Pemkab Kutim optimistis percepatan penurunan stunting dapat dicapai melalui sinergi program, dukungan anggaran yang tepat, dan pendampingan berbasis data.(ADV/ProkopimKutim/D)
