SANGATTA – Suara masyarakat yang belakangan ramai membicarakan soal aktivitas tambang dan dampaknya terhadap lingkungan, kini mendapat perhatian serius dari DPRD Kutai Timur (Kutim). Dewan menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dan segera merangkul semua pihak—termasuk dinas teknis dan perusahaan—guna mencari solusi bersama.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah informasi terkait isu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan jam operasional tambang yang sedang jadi sorotan. Ia memastikan DPRD sudah mulai berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Iya, kami baru mendapatkan informasi terkait soal Amdal dan jam kerja yang sedang ramai. Beberapa waktu lalu kami juga sudah komunikasi dengan Dinas ESDM provinsi. Insyaallah, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pembahasan ini bisa dikolaborasikan dengan perusahaan dan instansi terkait,” ujar Pandi, saat ditemui di Kantor Bupati Kutim baru-baru ini.
Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah verifikasi data guna memastikan kebenaran informasi di lapangan. Setelah itu, DPRD bersama pihak terkait akan mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.
Pandi menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan di Kutim. Ia menilai keberadaan investor berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin solusi yang win-win. Investor nyaman berusaha, masyarakat terlindungi, dan lingkungan tetap terjaga. Semua harus berjalan sesuai aturan,” tegas politisi kelahiran 25 Juli 1991 ini.
Langkah sinergis ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan sektor pertambangan yang bertanggung jawab di Kutim. (ADV)
