SANGATTA – Rencana pembangunan baru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diperkirakan akan berjalan lambat tahun ini. Anggota DPRD Kutim, H. Ardiansyah, mengungkapkan sebagian besar anggaran besar yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) masih terserap untuk membayar utang proyek tahun-tahun sebelumnya.
“Ya, anggaran yang tinggi ada di dua dinas, PUPR dan Perkim, tapi di situ ada utang yang besar dan harus kita selesaikan,” ujarnya.
Ardiansyah menjelaskan, dewan memahami kondisi tersebut karena sejumlah kegiatan fisik di dua dinas itu sudah berjalan dan tidak mungkin dihentikan begitu saja. Menurutnya, penghentian proyek justru akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.
“Jadi kita maklumi karena memang sudah berjalan kegiatannya. Kalau tidak dilanjutkan, kasihan juga. Tapi ini jadi beban kita sekarang,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Meski demikian, Ardiansyah menegaskan perlunya sikap tegas dari DPRD terhadap dua dinas tersebut agar ke depan perencanaan anggaran lebih matang dan tidak kembali menimbulkan beban utang. Ia menyoroti bahwa dari total anggaran yang besar, ruang fiskal untuk proyek baru justru sangat kecil.
“Hanya sekitar Rp700 miliar di PUPR yang bisa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan baru,” ungkap politisi kelahiran 16 Oktober 1979 ini.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, agar anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutim. (ADV)
