SANGATTA – Anggaran daerah sejatinya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), H. Ardiansyah, yang menekankan pentingnya penggunaan dana publik secara tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus sejalan dengan visi dan misi Bupati Kutim, serta dihindari kegiatan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Kalau harapan kami, khusus pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur, bagaimana kita bisa memaksimalkan anggaran ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk OPD-OPD yang terkait,” tegas Ardiansyah.
Lebih lanjut, politisi kelahiran 16 Oktober 1979 ini mengungkapkan adanya kendala dalam proses pengawasan, terutama karena ketidaksinkronan data antar dinas teknis di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kebingungan dalam pembahasan dan evaluasi program.
“Jangan sampai kita banyak membuat kegiatan yang tidak berkaitan dengan visi dan misi Bupati, karena masih ada dinas-dinas yang saat ditanya kegiatan tidak ada, tapi ternyata sudah ada di dalam laporan,” paparnya.
Selain itu, persoalan juga muncul saat DPRD menerima proposal masyarakat yang datanya tidak lengkap atau bahkan hilang. “Begitu ada proposal masyarakat masuk, ternyata banyak yang hilang, alasannya tidak ada data. Nah, ini yang bikin kita bingung,” ujarnya.
Ardiansyah berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperkuat koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas agar pengelolaan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutim. (ADV)
