SANGATTA – Setiap rupiah dari ribuan triliun anggaran negara seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menilai masih banyak potensi yang belum terserap secara optimal, sehingga kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya tercapai.
Kekhawatiran ini disampaikan Yusuf T. Silambi, anggota Komisi A DPRD Kutim. Ia menegaskan, meski negara memiliki dana yang sangat besar, efektivitas pemanfaatannya masih jauh dari harapan. “Dana kita luar biasa, ribuan triliun, tapi manfaatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia belum maksimal,” ungkap politisi kelahiran 7 Agustus 1962.
Ia menyoroti kesenjangan signifikan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di berbagai tingkat pemerintahan.
Menurut Yusuf, upaya pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum, tetapi prasyarat agar pembangunan berjalan sesuai tujuan. Setiap kebocoran anggaran mengurangi sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan.
“Solusi jangka panjang adalah menyiapkan generasi penerus yang berintegritas. Pendidikan karakter, nilai kejujuran, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini, melalui pendidikan formal maupun informal,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang anti korupsi dipandang sebagai langkah strategis agar setiap rupiah dari anggaran triliunan rupiah bisa dimanfaatkan secara optimal, demi kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Kutim. (ADV)
