SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan tegas ini menjadi respons langsung atas arahan Gubernur Kalimantan Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah.
Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, menegaskan bahwa pengetatan sistem pengawasan dan kontrol merupakan langkah wajib yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Ia menilai, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari tata kelola dan pengawasan yang ketat.
“Kalau penguatan untuk korupsi itu memang setiap pemerintah melakukan suatu pengetatan pengontrolan,” ujar Yusuf menegaskan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, Yusuf juga menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap dokumen dan pelaksanaan anggaran. Menurutnya, area anggaran merupakan sektor yang paling rawan terhadap penyimpangan, sehingga perlu ditangani dengan sikap kritis dan kehati-hatian tinggi.
“Makanya kami dari Banggar memperhatikan anggaran itu, karena salah satu teknik untuk mengurangi terjadinya korupsi,” jelas politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini.
DPRD Kutim memandang pengawasan ketat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan strategi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pendekatan proaktif dengan menelaah setiap pos anggaran secara detail diyakini dapat menutup celah-celah kebocoran sejak tahap perencanaan hingga realisasi.
Komitmen ini menjadi bagian dari langkah sistematis DPRD Kutim untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan memperkuat peran pengawasan, DPRD berharap dapat mempersempit ruang gerak praktik koruptif yang merugikan daerah, serta memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kutim. (ADV)
