SANGATTA – Warga Kutai Timur (Kutim) kerap merasakan dampak keterlambatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan berlubang hingga fasilitas umum yang belum memadai. Di balik kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kutim menghadapi tantangan besar dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran akibat dana bagi hasil yang sering terlambat atau terpotong.
Yusri Yusuf, anggota DPRD Kutai Timur, menjelaskan, “Sebenarnya tantangannya itu keterlambatan atau terpotongnya dana bagi hasil untuk kabupaten hingga mengurangi pendapatan belanja daerah Kutai Timur. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa maksimal.” Pernyataan ini menegaskan bahwa minimnya aliran dana menjadi faktor utama lambatnya pembangunan di Kutim.
Akibatnya, sejumlah proyek yang telah direncanakan tidak berjalan optimal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya belum memenuhi standar yang diharapkan masyarakat. Warga pun harus menanggung ketidaknyamanan sehari-hari, seperti kondisi jalan rusak yang memicu risiko kecelakaan, transportasi terganggu, hingga akses ke fasilitas publik yang terbatas.
Yusri menambahkan, “Apa yang mau dibangun otomatis tidak maksimal, karena kurangnya anggaran jadinya.” Kendala ini tidak hanya memperlambat pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, mengingat infrastruktur yang memadai menjadi kunci mobilitas dan aktivitas usaha.
Pemerintah daerah kini terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal. Selain itu, Kutim juga berupaya memperjuangkan kepastian aliran dana bagi hasil dari pemerintah pusat agar perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mempercepat laju pembangunan infrastruktur dan memastikan fasilitas publik segera dinikmati oleh masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang memadai, Kutim berpeluang menghadirkan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang lebih baik, sehingga kualitas hidup warga meningkat dan pembangunan daerah berjalan lebih optimal. (ADV)
