SANGATTA – Upaya mewujudkan pembangunan yang transparan dan tepat sasaran terus diperkuat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Komisi B DPRD Kutim menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus utama pada efektivitas serta pengawasan pelaksanaan program kerja.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menegaskan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi harus disertai dengan pemantauan langsung di lapangan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setelah mereka menyampaikan rencana kerja (renja), baru kita turun ke lapangan. Dari situ kita bisa bahas secara lebih konkret,” ujar Muhammad Ali menjelaskan tahapan pengawasan yang diterapkan pihaknya.
Politisi 11 Oktober 1974 ini menambahkan, kegiatan verifikasi lapangan menjadi momen penting untuk menentukan program yang perlu diprioritaskan. Langkah ini, kata Ali, dapat mencegah munculnya kegiatan yang tidak efektif atau tumpang tindih dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita lihat langsung di lapangan, kita bisa tentukan mana yang benar-benar prioritas. Jangan sampai ada program yang tidak efektif hanya karena kurang pengawasan,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Pendekatan yang diambil Komisi B ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan APBD Kutai Timur. Dengan memeriksa kelayakan program sejak tahap awal, DPRD berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang disetujui memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh sejumlah OPD di bawah koordinasi Komisi B, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta beberapa dinas teknis lainnya. Melalui sinergi ini, DPRD dan Pemkab Kutim menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. (ADV)
