SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar menjadi formalitas tahunan. Ia menuntut agar setiap program yang tertuang di dalamnya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan hasil keputusan sepihak dari birokrasi.
Menurut Yusri, keberhasilan dan pemerataan pembangunan daerah dapat dilihat sejak tahap awal perencanaan anggaran. Ia menekankan bahwa program-program yang dimasukkan ke dalam dokumen APBD seharusnya berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), bukan semata dari inisiatif internal perangkat daerah.
“Itu dia, bisa merasakan dari anggaran kemarin pada saat pemasukan judul atau program-program itu. Kami berharap itu betul-betul sesuai dengan hasil Musrenbang,” ujarnya.
Politisi kelahiran 30 Juli 1981 ini menilai Musrenbang merupakan forum partisipatif yang penting, karena di situlah masyarakat menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan mereka—mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Lebih lanjut, Yusri menjelaskan bahwa hasil Musrenbang tersebut seharusnya menjadi acuan utama dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim. Dalam tahap ini, komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuji untuk memastikan bahwa program yang diusulkan memang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Nah, karena pada saat penganggaran rapat Banggar itu ya yang diharapkan sesuai Musrenbang dan kerja OPD,” tambah politisi Partai Demokrat ini.
Yusri menegaskan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan agar APBD benar-benar menjadi alat pemerataan pembangunan. Ia berharap seluruh OPD dapat menjaga komitmen dalam menjabarkan aspirasi rakyat menjadi program kerja yang konkret dan tepat sasaran.
Dengan demikian, APBD Kutim diharapkan bukan hanya menjadi instrumen keuangan daerah, tetapi juga alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dari Sangatta hingga desa-desa pelosok di Bumi Etam. (ADV)
