SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang disiplin dan efisien. Ia meminta pemerintah daerah menghindari praktik pembiayaan proyek melalui utang, terutama untuk kegiatan konstruksi dan pembangunan fisik.
Dalam keterangannya, Bahcok menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan harus tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun beban keuangan di kemudian hari. “Program penyerapannya ini yang kami perlu wanti-wanti,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, setiap rencana pembangunan harus dirancang dengan cermat dan diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Lebih lanjut, Bahcok memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan pembiayaan yang bersumber dari utang. Ia menilai, pembiayaan semacam itu sebaiknya dihindari karena dapat menambah beban fiskal daerah dan berdampak pada stabilitas keuangan pemerintah. “Kalau kami dari DPR, kami minta jangan sampai itu ada hutang lagi,” tegasnya.
Politisi kelahiran 12 Desember 1978 tersebut juga menegaskan bahwa target pembangunan tahun 2025 harus lebih terukur dan realistis. Ia berharap seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa sisa, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harus bisa terakomodir semua untuk fisiknya di tahun 2025 ini,” tambah Bahcok.
Pernyataan ini menjadi dorongan bagi pemerintah Kutim untuk memperkuat kemampuan perencanaan dan penyerapan anggaran, sekaligus mempertegas komitmen agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat tanpa ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang. (ADV)
