SANGATTA – Upaya memperkuat kerja sama antara pemerintah desa dan koperasi kini menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, menyambut baik arah kebijakan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah desa dan koperasi merupakan langkah konkret dalam membangun ekonomi rakyat yang inklusif.
“Ketika kita bicara koperasi, jumlahnya sangat banyak. Pemerintah tentu menginginkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dengan koperasi, agar kegiatan ekonomi di desa bisa berkembang secara optimal,” ujarnya.
Menurut Sulaeman, desa memiliki peran penting dalam memahami potensi dan kebutuhan warganya, sedangkan koperasi menjadi wadah yang efektif untuk menggerakkan usaha bersama. Dengan sinergi yang kuat, kedua pihak dapat menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan manfaat ekonomi kembali langsung ke masyarakat.
Koperasi diharapkan mampu mengelola berbagai usaha produktif, seperti pengolahan hasil pertanian, usaha simpan pinjam, dan pemasaran bersama. Dengan demikian, perputaran uang tetap terjadi di desa, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi lokal serta menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.
“Setidaknya kerja sama ini harus fokus dan terarah agar hasilnya benar-benar terasa bagi masyarakat,” tambah politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini.
Ke depan, Sulaeman mendorong adanya langkah konkret seperti pelatihan pengelola koperasi dan perangkat desa, serta kemudahan akses permodalan agar kerja sama ini dapat berjalan efektif. Pemerintah desa juga dapat berperan aktif melalui alokasi lahan, dukungan dari BUMDes, serta fasilitasi pelatihan dan pemasaran.
Dengan kolaborasi yang solid, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan pilar utama kemandirian desa di Kutim. (ADV)
