SANGATTA – DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul langkah Pemerintah Daerah yang mengklaim telah mengalokasikan dana memadai untuk dua sektor prioritas tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, mengatakan pembahasan anggaran dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komisi di DPRD. “Kurang lebih dua minggu ini kami dari seluruh komisi, baik Komisi A, B, C, maupun D, memanggil instansi yang menjadi mitra kerja untuk membahas dan memastikan anggarannya,” ungkap politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini.
Menurut Yusuf, alokasi dana untuk peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan pemuda telah dipastikan berjalan sesuai kebutuhan. Meski terdapat penyesuaian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dinilai mampu mengelola anggaran secara bijak agar seluruh program prioritas tetap terlaksana.
“Alhamdulillah, anggaran tahun ini meski mengalami penyesuaian dari pusat, tetap bisa dikelola dengan baik. Semua kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, penguatan di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari visi besar Bupati dan Wakil Bupati Kutim dalam membangun SDM yang unggul, termasuk bagi kalangan Aparatur Sipil Negara.
Sebagai informasi, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi sesuai UUD 1945. Sementara itu, ketentuan mandatory spending 5 persen untuk kesehatan telah dihapus dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengelolaan anggaran kesehatan lebih fleksibel, namun tetap harus berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (ADV)
