SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Untuk memperkuat langkah penanganan, Anggota Komisi C DPRD Kutim, Bahcok Riandi, mendesak pemerintah agar mengalokasikan anggaran khusus bagi penanggulangan banjir secara berkelanjutan.
Menurut Bahcok, pihaknya telah melakukan konfirmasi dan konsultasi dengan sejumlah instansi teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Langkah ini dilakukan guna memperjelas pembagian kewenangan sekaligus memastikan ada tindak lanjut konkret di lapangan.
“Hal itu sudah kami konfirmasikan ke Dinas PUPR provinsi karena kewenangan ini kan banyak. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Balai Wilayah Sungai, sebab banjir masih sering terjadi di Kutai Timur,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan pentingnya penganggaran khusus untuk penanganan banjir di tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan, berbagai langkah koordinasi akan sulit diwujudkan menjadi tindakan nyata.
“Kami minta agar penanganan banjir ini bisa dianggarkan secara khusus oleh instansi yang berwenang, supaya penanganannya tidak parsial dan bisa menyentuh akar masalahnya,” tegasnya.
Meski Komisi C telah menyelesaikan berbagai tahapan koordinasi, Bahcok mengakui realisasi di lapangan masih terkendala oleh efisiensi APBD Kutim. Kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kami sudah melaksanakan semua upaya itu, tinggal menunggu prosesnya. Tapi memang kita tahu, APBD Kutim saat ini sedang dalam kondisi efisiensi,” ujar politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini.
Dengan keterbatasan fiskal yang ada, Bahcok berharap pemerintah daerah tetap menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas utama. (ADV)
