Sangatta – Ihwal kebijakan efisiensi anggaran, banyak pihak menyoroti implementasinya di lapangan. Salah satu yang turut memberikan pandangan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Menurutnya, efisiensi memang diperlukan, namun tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga mengorbankan daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Ia menilai ada dua hal penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut.
“Ya, kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,” ujar politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini kepada awak media.
Sulaeman menambahkan, keberadaan anggaran tidak akan berarti banyak jika alokasinya tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, ia menegaskan perlunya perencanaan yang proporsional dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi cuman peruntukannya daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu, jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Pernyataan legislator tersebut menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam setiap kebijakan efisiensi. Dengan demikian, langkah penghematan tidak mengabaikan pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di wilayah Kutim bagian pelosok yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. (ADV)
