SANGATTA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan anggaran bagi dinas-dinas mitra kerjanya.
Langkah ini ditegaskan dalam rangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Sekretaris Komisi D, Shabaruddin, menjelaskan bahwa kegiatan hearing tersebut merupakan agenda baru yang diinisiasi pada periode kerja saat ini. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyerap aspirasi dan kebutuhan riil dari dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi D, khususnya yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan.
“Tujuan hearing ini untuk mendengar langsung rencana kerja dan melihat pagu anggaran yang mereka sodorkan. Kami ingin memasukkan program-program yang perlu ditambahkan, sekaligus membackup anggaran OPD yang anggarannya masih minim,” jelasnya.
Politisi kelahiran 10 Januari 1964 ini menambahkan, Komisi D tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai mitra pendukung dalam memperjuangkan keberlanjutan program kerja di tiap dinas. Dengan adanya dialog terbuka ini, DPRD dapat mengetahui kebutuhan mendesak yang belum tertampung dalam usulan anggaran sebelumnya.
“Kita usahakan agar mereka bisa dipertahankan bahkan kalau bisa ditambahkan melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD nanti,” ujar politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini.
Upaya ini, lanjutnya, menjadi bagian dari strategi Komisi D untuk memastikan agar pelayanan publik di sektor sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan dapat berjalan optimal. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan kinerja OPD mitra dapat meningkat dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa terealisasi dengan baik.
Langkah proaktif Komisi D ini juga menunjukkan komitmen DPRD Kutim dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya pada bidang yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga. (ADV)
