SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Komisi C, Aldryansyah, mengimbau masyarakat agar turut serta mengawasi jalannya pembangunan di daerah. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia menegaskan, dinamika pembangunan daerah saat ini masih berkaitan erat dengan komitmen pemenuhan janji-janji pada periode kepemimpinan sebelumnya. Pemerintah, kata Aldryansyah, kini tengah memprioritaskan program pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota dewan.
“Tentunya permintaan dari masyarakat juga merupakan prioritas yang harus diakomodir oleh pemerintah,” ujarnya di Gedung DPRD Kutim.
Namun, politisi kelahiran 4 Desember 1999 ini tidak menampik adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, terutama menyangkut efisiensi anggaran. “Efisiensi ini menjadi kendala besar mengingat anggaran kita yang terpangkas cukup besar,” jelasnya.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat penyesuaian yang selektif terhadap program yang benar-benar prioritas. “Perlu dilakukan penyesuaian yang jelas, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditunda untuk tahun selanjutnya,” imbuhnya.
Aldryansyah juga menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran agar tidak kembali terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan, DPRD Kutim terus memperkuat fungsi pengawasan, baik secara administratif maupun melalui kunjungan lapangan, guna memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Kami menghindari silpa-silpa yang akhirnya tidak terrealisasi. Karena itu kami lakukan pengawasan ganda dan menampung keluhan langsung dari masyarakat,” paparnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. Setiap laporan dan masukan, lanjutnya, akan diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti. “Kami juga akan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari,” pungkasnya. (ADV)
