SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi NasDem, Yulianus Palangiran, mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, implementasi program tersebut di lapangan belum berjalan efektif dan justru menimbulkan sejumlah persoalan teknis maupun administratif.
“Struktur pelaksanaannya terlalu rumit dan birokratis, sehingga banyak daerah belum terlayani dengan baik,” ujarnya di Sangatta.
Ia menilai, mekanisme distribusi MBG yang melibatkan berbagai lembaga membuat proses penyaluran manfaat menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi.
Yulianus juga menyoroti sistem pengadaan bahan pangan untuk MBG yang dinilai tidak efisien. Ia berpendapat, pengadaan seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah agar bisa melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan UMKM di wilayah masing-masing.
“Jika dikelola secara lokal, manfaat ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program MBG yang dinilai kurang sebanding dengan hasil yang diperoleh. Di tengah kondisi fiskal nasional yang masih menanggung beban utang besar, Yulianus menilai penting untuk meninjau kembali prioritas penggunaan dana publik.
“Separuh anggaran negara terserap untuk MBG, padahal banyak kebutuhan dasar lain yang lebih mendesak,” tegasnya.
Sebagai alternatif, politisi kelahiran 7 Desember 1963 ini mengusulkan agar sebagian anggaran MBG dialihkan untuk program pendidikan gratis, terutama di tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya lebih efisien dari sisi biaya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau dana itu digunakan untuk menggratiskan SPP, seragam, sepatu, tas, dan fasilitas belajar, manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV)
